Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur
birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat.
Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung
mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi.
Dalam kaitan penyelenggaraan
pemerintahan, dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, birokrasi menguasai
aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai
akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta
menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak
lain.
Dengan posisi dan kemamampuan besar yang
dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat
untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat
dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi dengan
aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki
oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan
pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan,
pengelolaan transportasi dan lain-lain.
Birokrasi di Indonesia juga memegang
peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai
kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas
nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar.
Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan
pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.
Jika birokrasi
buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan.
Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program
pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.
Di tengah posisinya yang cukup strategis, birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari berbagai kritik yang hadir yaitu:
- Buruknya pelayanan publik
- Besarnya angka kebocoran anggaran negara
- Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS
- Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi
- Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya.
- Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
- Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar